Aktivis: Perpres TNI Ikut Atasi Terorisme, Reformasi Mundur

INDONFOKUS | idpro Pemerintah telah menyerahkan sejumlah perbaikan beberapa ketentuan draf Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme untuk dibahas bersama dengan DPR.

Beberapa ketentuan yang disempurnakan antara lain berupa penambahan definisi aksi terorisme, penambahan ketentuan mengenai kegiatan/ operasi lainnya yang diselenggarakan melalui operasi militer selain perang, hingga penghapusan frasa ‘secara langsung’ terkait penindakan terorisme. Agen SBOBET

Pada draf Rancangan Perpres itu disebutkan bahwa tugas TNI dalam mengatasi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Untuk mengatasi terorisme, TNI melaksanakan fungsi mulai dari penangkalan, penindakan dan pemulihan.idpro

Penangkalan dilakukan melalui kegiatan dan/atau operasi intelijen, teritorial, informasi dan operasi lainnya. Serta dilakukan oleh satuan TNI yang bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan/atau satuan TNI lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai penangkalan ini ditetapkan oleh Panglima.

Sedangkan fungsi penindakan dilakukan TNI berdasarkan perintah Presiden dan pemulihan dilaksanakan di bawah koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.

Direktur Imparsial Al Araf mengatakan substansi yang ada pada draf Rancangan Perpres tersebut mengedepankan pola perang. Menurut dia, hal itu justru bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang memilih sistem pendekatan penegakan hukum.

INDONFOKUS | idpro “Draf Perpres mengatur Pasal-pasal yang bermasalah. Kalau disahkan akan menempatkan pola penanganan terorisme lebih mengedepankan pola war model. Padahal UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme lebih memilih model penanganan terorisme sistem penegakan hukum,” kata Al Araf dalam diskusi webinar ‘Menyoal Peran Internal Militer dan Problematika Reformasi TNI, Minggu (4/10).

Ia memberikan sembilan catatan prinsip terkait pelibatan militer dalam operasi selain perang, termasuk dalam mengatasi terorisme. Pertama, operasi militer selain perang harus didasarkan pada asas legalitas. Dalam konteks ini, ia menyinggung Tap MPR Nomor VII/2000 yang memandatkan pembentukan UU Perbantuan Militer.

“Sayangnya sampai sekarang UU Perbantuan (Militer) tidak dibuat,” ucapnya.

Prinsip kedua adalah pelibatan militer dalam operasi selain perang tetap berdasarkan atas keputusan presiden atau politik negara. Pilihan pelibatan militer dalam operasi non perang merupakan pilihan terakhir. Di mana, terang dia, keputusan tersebut diambil ketika kapasitas sipil sudah tidak bisa mengatasi situasi yang ada.

Berikutnya adalah prinsip pelibatan yang bersifat sementara dan memiliki asas manfaat yang jelas.

idpro “Kemudian proporsional, tak boleh berlebihan. Dalam konteks operasi militer selain perang yang selama ini terjadi, kita bisa lihat bagaimana tugas-tugas tersebut tidak proporsional,” imbuhnya. Judi Bola

Prinsip ketujuh adalah kriteria objektif terkait eskalasi ancaman. Pelibatan militer dilakukan ketika ancaman terlihat nyata serta tak bisa lagi ditangani kapasitas hukum maupun sipil.

Selanjutnya prinsip kedelapan adalah kriteria subjektif terkait dengan kemampuan institusi sipil dan Polri dalam menangani terorisme.

“Kesembilan, tugas militer dalam operasi nonperang tidak boleh melemahkan tugas dan fungsi militer sesungguhnya dalam perang,” ucap dia.

Ia berujar dengan substansi aturan yang ada saat ini, justru akan menambah masalah baru dalam konteks reformasi di tubuh TNI.

“Perpres akan menjadi masalah baru dalam konteks reformasi TNI dan akan menimbulkan kemunduran dalam reformasi jika Perpres dengan substansi yang sekarang ini disahkan oleh DPR dan pemerintah,” tandas Al.

INDONFOKUS | idpro Sementara itu, Ahli Hukum Terorisme Universitas Brawijaya, Milda Istiqomah, mengkritik minimnya penjelasan terkait beleid penangkalan, penindakan dan pemulihan yang menjadi tugas TNI dalam mengatasi terorisme sebagaimana draf Rancangan Perpres tersebut.

Menurut dia, ketiga hal tersebut menjadi norma baru yang justru melampaui UU Nomor 5/2018.

“Dari Rancangan perpres yang kita baca, apa yang bisa kita simpulkan bahwa Raperpres ini pengaturannya kabur, multitafsir, dan tidak dirumuskan batas fungsinya,” ungkapnya.

Substansi yang diatur dalam draf Rancangan Perpres itu, menurut dia, berpotensi merusak sistem penegakan hukum karena belum ada hukum formil maupun materil yang mengaturnya. Betting Online

“Kalau memang ada anggota TNI yang kemudian melakukan pelanggaran atas penindakan terorisme, itu disidangkan di mana, diadili di mana, hukum acara pakai yang mana,” jelas Milda.

 

Bolapurnama merupakan agen MIX PARLAY paling dicari saat ini di Indonesia karena sudah tidak di ragukan lagi dalam hal pelayanan Cs ke member dalam hal pembuatan akun dan kendala di seputar permainan . Cukup dengan 1 User Akun anda sudah bisa bermain semua game buruan tunggu apa lagi segera daftarkan diri anda hanya di Bolapurnama!

SBOBET, Agen SBOBET, Agen Bola, Judi Bola, Betting Bola, Taruhan Bola, Bandar Bola, Taruhan Online, Judi Online, Tangkas Online, Togel Online, Casino Online, Betting Online
TAWARAN PROMO yang masih berlaku:
  • Bonus Cashback Setiap Minggunya Hingga 15%
  • Bonus Ajak Teman (Referral)  Sebesar 2.5% Seumur Hidup
  • Bonus Rollingan Casino 0.8%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *